P3E SuMa Sukses Gelar Bimtek Kepegawaian Pengisian SKP Elektronik 2024

MAKASSAR-Dalam  meningkatkan kapasitas SDM ASN dalam bidang kepegawaian di lingkup UPT KLHK  SulSel,  P3E SUMA KLHK menggagas kegiatan bimtek pengisian sasaran kinerja pegawai secara elektronik (e-SKP) berdasarkan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 pada  Rabu, 27 Desember 2023 bertempat di Hotel Dalton Makassar.

Kegiatan ini turut menggandeng  pihak BKN  Regional IV sebagai Narasumber serta diikuti  puluhan peserta dari perwakilan UPT Satker LHK SulSel.

Baca juga: Ratusan PNS Pemkab Barru Terima Satyalancana Karya Satya

Dalam sambutannya dihadapan peserta Bimtek,  Kepala P3E SUMA KLHK yang diwakili oleh Dr.Azri Rasul, SKM., M.Si., MH selaku Kabag TU mennyampaikan bahwa  SKP sudah harus 'on out' di e-Kinerja.

Dijelaskannya bahwa e-SKP ini harus dikerjakan di awal tahun serta tidak  ada lagi SKP manual karena sudah terhubung pada  SI-ASN.

Baca juga: Azri Rasul: Pentingnya Peran Personil Bekerja Profesional di Tahun 2024

Diterangkan Azri lebih lanjut, di SKP ini tidak hanya merencakan di awal tapi bagaimana memenuhi harapan.

"Intensitas Dialog kinerja antara pimpinan dan pegawai,  Kinerja individu harus mendukung kinerja organisasi, "tutur Kabag TU P3E SUMA KLHK ini.

Baca juga: Kunker di Barru, Gubernur Sulsel Kagum Paparan Kongkret Bupati Suardi Saleh

"Kinerja bukan hanya sekedar uraian tugas tetapi perilaku yang ditunjukkan didalam bekerja dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, "pesannya.

Baca juga: Teknik Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye

"Kemudian yang harus diperhatikan pada alur perencanaan kinerja, Skema pertanggungjawaban,   proses penetapan dan klarifikasi Ekspektasi apakah sesuai atau tidak, "pesannya.

"Serta jadwal pelaporan perkembangan setiap rencana kinerja pegawai dan Bukti kinerja yang  diharapkan, "pungkas Dr.Azri.

Baca juga: Ayo Pasang Patok Tanahmu!

Dikesempatan yang sama, Narasumber dari BKN Regional IV Makassar, Dr. Marleny Manatar Septalina, SE., M.Si  menjelaskan bahwa e-Kinerja berpengaruh pada nilai RB instansi, Nilai RB instansi berpengaruh pada nilai tukin yang diterima oleh pegawai instansi tersebut.

"Untuk itulah SKP digunakan apa saja?
Antara lain Pembayaran tukin berdasarkan e-Kinerja. Serta kedepannya tukin ini dihubungkan dengan target aplikasi kinerja, "terang Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Ahli Madya ini.

"Pada SKP 2024  ini mulai dari perencanaan, pemantauan hingga tindak lanjut. Semua harus berintegrasi dengan atasan langsung, "ungkapnya.

"Sekarang SKP dibuktikan dengan 'evidence based'
Jangan memberikan penilaian SKP per enam bulan tapi  minimal per bulannya, "terang Marleny.

"Kedepannya  penilaian tukin bukan saja hanya datang absen atau terlambat, "jelasnya.

Baca juga: Pemda Barru Gelar Dzikir dan Doa Bersama Pergantian Tahun 23-24

"Sebab sistem ini langsung terintegrasi di SI-ASN masing masing pegawai. Jika kurang maka akan berdampak pada kenaikan pangkat hingga  pensiun nanti, "ungkapnya.

Untuk e-SKP ini pada  formulir 'kualitatif' ( secara presentase) hal ini biasanya khusus pada eselon I atau II, sementara Untuk 'kuantitatif' dapat berupa hasil  kinerja sesuai 12 bulan.

Selanjutnya pada dukungan sumber daya adalah kebutuhan apa saja seperti anggaran dan SDM.

"Serta 'konsekwensi' terbagi 2 (dua) macam yakni sesuai 'ekspektasi' dan 'tidak mencapai ekspektasi' pimpinan, "pungkas Dr. Marleny.

Sumber: Humas P3E Sulawesi dan Maluku

Baca juga: Jelang Tahun Baru, Sekda Pangkep Suriani Pimpin Pantau Harga Sembako di Pasar Sentral Pangkep